Wakil Walikota Tegal Muhamad Jumadi ST.MM: Pejabat Daerah Miliki Tuntutan dan Ekspektasi Publik

  • Whatsapp

Tegal – Memanfaatkan Artificiall Intelegence untuk Wacana dan kebijakan Pemerintah Pusat yang merubah struktur Eselonisasi pejabat hingga ke daerah-daerah dalam rangka mengembangkan sistem ketenaga kerjaan, sehingga tidak lagi dibatasi ruang dan waktu.

Bahkan ASN/PNS bisa bekerja dari luar kantor, menjadi topik bahasan dan isu strategis secara nasional yang diangkat oleh Pusat Komunikasi Kota dan Komunitas Cerdas Institut Teknologi Bandung/APIC, Prof. Dr. Suhono Harso S, menjadi salah satu topik dalam Web Seminar (Webinar) yang ditampilkan secara online. Selasa (07/01/2020) di ruang Dinas Kominfo Kota Tegal.

Menurut Wakil Walikota Tegal Muhamad Jumadi ST.MM menanggapi ASN Kerja dari Luar Kantor, perlu Adanya revisi terhadap semua regulasi yang mengatur disiplin pegawai seperti peraturan permendagri no 59 th 2008, dimana ASN yang 46 hari kumulatif dalam Setahun tidak masuk kantor bisa dipecat, tegasnya

Mengusung Tema Ruang dan Tenaga Kerja Masa Depan, selain menampilkan Tiga Narasumber yaitu Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Suharso Monoarfa, Dekan Fakultas Ilmu Administrasi UI, Prof. Eko Prasojo dan Prof. Suhono Harso S. mewakili Pusat Komunitas Kota dan Komunitas Cerdas ITB. juga menampilkan tiga komentator Wakil Kepala Daerah tergolong muda, progresif, dan memiliki orientasi Teknologi Informasi dan Komunikasi yang kuat yakni Wakil Gubernur Jawa Timur, Ir. H. Emil Elestianto Dardak, M.Sc, Wakil Walikota Tegal, Muhammad Jumadi, S.T, M.M, dan Wakil Walikota Manado, Mor Dominus Bastiaan.

Terkait Perbincangaan mengenai kesiapan sistem birokrasi pemerintahan menyongsong perubahan di sekitar perkembangan TIK Pemerintahan dalam penyelenggaraan birokrasi daerah. Wakil Walikota Tegal Muhamad Jumadi ST.MM memaparkan, agar kepala daerah maupun wakil dapat mendorong daerah-daerah agar dapat lebih mempersiapkan diri dengan baik dalam mengantisipasi perkembangan TIK, sehingga nantinya dapat menyesuaikan diri dengan penyelenggaraan pembangunan.

Ia juga menambahkan saat mengemukakan gagasan terkait penguatan birokrasi dan perencanaan pembangunan daerah berbasis TIK, sejatinya Siap atau tidak siap, pejabat daerah dan mesin birokrasi memiliki tuntutan dan ekspektasi publik sejalan dengan perkembangan dan kemajuan zaman yang akan datang .(red/tim)

 698 total views,  2 views today

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *