Tegal – Perkembangan jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat di Kota Tegal tidak sebanding dengan penyediaan perumahan layak sehingga tumbuh permukiman kumuh yang berdiri di lahan ilegal milik pemerintah atau lainnya maupun permukiman tumbuh di kelurahan yang tidak melalui proses perencanaan.

Menurut Walikota yang didampingi Wakil Walikota Tegal menyampaikan “ perubahan wajah Kota Tegal yang dilakukan oleh relawan yang tergabung dalam keswadayaan masyarakat (BKM) dan kelompok swadaya masyarakat (KSM) melalui program kota tanpa kumuh atau kotaku sangat saya apresiasi dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. ini adalah bukti nyata peran dan kontribusi bkm dan ksm. bukti tersebut terdokumentasikan dengan baik melalui foto-foto yang hari ini dipamerkan,”

Terkait hal tersebut Walikota menjelaskan, pemerintah daerah sebagai nakhoda program kotaku  senantiasa memberikan dukungan kebijakan maupun pendanaan agar kegiatan penanganan perumahan dan permukiman kumuh di Kota Tegal dapat berjalan secara optimal. Pemerintah Kota Tegal tidak dapat membangun sendiri. oleh karena diperlukan sinergi dan kolaborasi semua pihak agar pelaksanaan kegiatan bisa berjalan dengan baik.

Walikota juga mengucapkan terimakasih kepada Provinsi Jawa Tengah melalui Balai Pembangunan Prasarana Wilayah  yang telah menata kampung nelayan kelurahan Tegalsari dengan membangun ruang terbuka hijau serta penataan koridor jalan Brawijaya Kelurahan Muarareja.

“Saya berharap penataan kawasan kumuh Tegalsari khususnya blok siwatu dapat segera terealisasi. sehingga antara blok siwatu utara dan selatan menjadi satu kesatuan penanganan kumuh. di sisi selatan sungai siwatu, saya minta kepada para kepala OPD terkait untuk mewujudkan pembangunan  “ floating market “ selain ruang terbuka hijau (rth) dengan harapan nanti bisa menjadi ikon baru Kota Tegal selain kawasan Alun-alun, PAI, Pulau Kodok, dan Pantai Muarareja,” tutur Walikota.
Dalam pesannya kepada masyarakat dirinya juga meminta setelah pembangunan selesai dan diresmikan hendaknya pemeliharaan juga penting untuk dilakukan sehingga bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin

Sementara itu usai penandatanganan prasasti program KOTAKU dan peninjauan lokasi, Walikota Tegal, H. Dedy Yon Supriyono, SE, M.M, yang di damping oleh Wakil Walikota Tegal Muhamad Jumadi, ST. MM, PJ Sekretaris Daerah Kota Tegal, Drs. Imam Badarudin, OPD Pemerintah Kota Tegal, Stakeholder terkait menyampaikan bahwa sesuai visi dan misi Kota Tegal, seperti yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kota Tegal tahun 2019 – 2024, yaitu: “terwujudnya pemerintahan yang berdedikasi menuju kota tegal yang bersih, demokratis, dispilin dan inovatif“ dan sesuai misi ke-4 yaitu: meningkatkan infrastruktur, transportasi publik, lingkungan yang bersih dan sehat, saya berharap dalam waktu 5 tahun kedepan terjadi perubahan wajah kota tegal yang lebih indah, tertata rapi yang bisa menjadi magnet bagi warga masyarakat di sekitar kota tegal untuk berkunjung  dan membelanjakan uangnya di Kota Tegal.

Tahun 2014 pemerintah Kota Tegal menerbitkan SK kumuh di 11 kelurahan dengan total luas kumuh 191, 13 ha. Total luasan kumuh tersebut dapat dikurangi secara signifikan berkat dukungan program KOTAKU dan kolaborasi pendanaan dari OPD maupun sumber dana lain di kelurahan.

Adapun 11 kelurahan yang masuk SK Walikota adalah kelurahan Panggung, Muarareja, Kejambon, Mangkukusuman, Kemandungan, Kraton, Tegalsari, Muarareja, Pesurungan Lor, Debong Lord an Pesurungan Kidul.
Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal, Eko Setiawan pada saat acara peresmian dan pameran kegiatan Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat (BPM) program kota tanpa kumuh (KOTAKU) Kota Tegal tahun 2019 di Kelurahan Mintaragen, Selasa (17/12/2019).

Eko Setiawan juga menyampaikan bahwa ada 7 aspek yang penanganan kumuh yang harus di intervensi yaitu bangunan, jalan lingkungan, drainase lingkungan, layanan air minum, akses sanitasi layak, pengelolaan sampah dan penanganan bahaya kebakaran, “Secara bertahap luasan kumuh dalam waktu 4 tahun dapat terkurangi secara signifikan sehingga tahun 2019 ini dapat tuntas kumuh selama kurun waktu 4 tahun,” ucap Eko.

“Dana  APBN yang telah dikucurkan oleh pemerintah pusat melalui program kotaku sebesar Rp. 21.350.000.000 dana itu belum termasuk dana kolaborasi untuk pembangunan RTH Tegalsari utara dan koridor Jalan Brawijaya serta kolaborasi dari OPD atau sumber dana lainnya sebesar Rp. 118. 545. 805.000,” tambah Eko Setiawan . (red/Hm/tim)

 120 total views,  4 views today

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.