BREBES – Tidak menutup kemungkinan kejaksaan bisa memanggil penunggak Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Pasalnya, piutang masih tinggi.

Terbukti, tunggakan pajak yang belum disetor ke Kas Daerah besarannya mencapai Rp 18,5 Milyar dari tahun 2014 sampai 2020 belum banyak yang disetorkan.

“Ada kememungkinkan kita langsung turun kelapangan, namun jika tidak memungkinkan karena masih Pandemi Covid-19, maka kami akan panggil mereka yang nunggak,” ujar Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Brebes Mernawati SH usai Penandatangaan Satuan Kerja Kusus (SKK) Bantuan Hukum Non Litigasi untuk penagihan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Jumat (18/6/2021) di aula Kejari Brebes.

Penandatangan dilakukan antara Kepala Kejaksaan Negeri Brebes dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Brebes.

Penandatangan SKK Bantuan Hukum Non Litigasi, memberi kewenangan kepada Kejaksaan untuk turun kelapangan menindaklanjuti penagihan.

Menindaklanjuti penagihan, kata Mernaesti, akan dilakukan pembicaraan secara persuasif terlebih dahulu, dengan prinsip bagaimana dapat mengembalikan uang negara.

Sekda Brebes Ir Djoko Gunawan MT menjelaskan, Langkah persuasive adalah yang terbaik. Artinya, bila ditengarai oknum yang belum menyetorkan pajak agar segera menyelesaikannya dalam waktu yang sudah ditentukan.

“Target pencapaian PBB, harus bisa diraih. Sehingga kewajiban pembayaran PBB yang sudah dibayarkan wajib pajak, juga harus segera diseorkan. Saya optimis piutang Rp 18,5 milyar tahun ini, bisa terselesaikan,” ungkapnya.

(Yd/HmsBbs)

 258 total views,  1 views today

Redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *