Detakindonesia.com – Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia (Menko PMK) Muhadjir Effendy saat kunjungan ke Kabupaten Tegal, Jumat 25 Febuari 2022 meminta, agar peraturan yang telah ada dijalankan dengan baik, agar sebelum data disahkan, pihak RT, RW, Kepala Desa/Lurah dan elemen lainnya melakukan Musdes agar penerima manfaat sesuai sasaran”

Saya yakin jika ini dijalankan sesuai aturan yang telah ditetapkan, tidaklah mungkin nama Wakil Walikota dapat tercantum sebagai penerima manfaat atau bansos” jelasnya .

Sependapat dengan hal tersebut, Muhamad Jumadi, Wakil Walikota Tegal saat dikonfirmasi di rumah dinas mengatakan ada kejanggalan, pasalnya keterangan yang disampaikan pihak dinas sosial membuatnya binggung“Ini sangat janggal, pasalnya dalam klarifikasi kedua kepada kami, Dinsos menyebutkan bahwa data saya sudah ada sejak tahun 2020 dan tinggal di Luar Kota sedangkan saya resmi menjadi Wakil Walikota saja tahun 2019

Dan semenjak itu saya sudah di Kota Tegal, jadi itu data siapa lagi yang tertera, sebelumnya dikatakan tertera Nopember 2021 dalam Klarifikasi pertama, dan Klarifikasi kedua berbeda lagi tercatat tahun 2020 tapi di Sukoharjo

Bahkan sebelumnya dalam klarifikasi pertama yang dilakukan Dinsos, Ia meminta untuk segera memperbaiki atau menghapus namanya dari data penerima bansos sebagai langkah mengedukasi masyarakatDilansir dari Website resmi Kemensos.go.id, Menteri Sosial Tri Rismaharini pernah menekankan bahwa peran pemerintah daerah (pemda) menjadi kunci dari penyaluran bantuan sosial (bansos) tepat sasaran bahkan dalam proses pemutakhiran data,

Ketentuan dalam UU No. 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. “Pemutakhiran DTKS itu kewenangan daerah sesuai ketentuan dalam UU No. 13/2011. Prosesnya dimulai dari musyawarah desa atau musyawarah kelurahan. Lalu secara berjenjang naik ke atas.

Untuk itu, Kementerian Sosial tidak melakukan pendataan langsung. Kementerian Sosial tugasnya menetapkan data yang proses pemutakhiran datanya dilakukan oleh daerah. Masalahnya, masih ada pemerintah kabupaten/kota yang kurang atau bahkan tidak aktif melaksanakan pemutakhiran“Jadi, pemda dan jajarannya sampai tingkat desa/kelurahan memiliki kewenangan penuh menentukan siapa yang layak menerima bantuan dan siapa yang tidak,” kata Mensos Risma di Jakarta (01/09) sumber, https://kemensos.go.id”

Kemensos mengetahui daftar yang disetujui atau berhak menerima BANSOS Dua data itu harusnya disandingkan kalau ada yang tidak masuk kriteria Dinas Sosial melalui Wali Kota atau Bupati mengusulkan untuk di Hapus, artinya Proses itu tidak dijalankan.

Menurutnya yang dapat mengusulkan Data Masuk DTKS tapi tidak memenuhi kriteria untuk di hapus oleh Kementrian itu Hanya Pemimpin Daerah Bupati atau Wali Kota, jadi wajar saja mereka kesulitan dalam menghapus” terang Muhamad Jumadi (red)

 101 total views,  2 views today

Detak Indonesia