Tegal – Kejadian pada tanggal 28 Februari 2021 dan 1 Maret 2021, adalah kejadian pengosongan warga rusunawa yang dilakukan oleh Pengelola meskipun diwarnai jeritan dan tangisan anak-anak dan ibu-ibu menambah kisah pilu pengosongan penghuni rusunawa, padahal dalam peraturan tersebut disampaikan akan dilakukan secara persuatif.

Menurut keterangan kala itu, batas yang dimiliki para penghuni hanya enam tahun dan selama tinggal para penghuni sudah bisa memiliki rumah tinggal, sehingga lokasi tersebut dapat digantikan oleh warga lain Sesuai dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Rumah Susun, Permen PUPR Nomor 01/PRT/M/2018 dan 19/PRT/M/2019 tentang Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun, bahwa dalam undang undang dan peraturan tersebut sangat jelas sekali bahwa semuanya menerangkan dan memprioritaskan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebagai Penghuninya.

Dengan waktu 6 (enam) tahun sangat sulit bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk dapat membeli rumah atau keluar dari rusunawa dengan mengontrak, apalagi dengan kondisi Pandemi Covid-19 ini, semua perekonomian turun drastis.

Ada penghuni rusunawa yang berprofesi sebagai juru parkir di sekitar Jl. Pancasila, dengan adanya penggusuran PKL di sekitar Jl. Pancasila menjadikan dia kehilangan mata pencaharian sejak Februari 2020, nampak hadir Ka.Dis, Ka.bid & Ka. UPTD Pengelolaan Rusunawa Kraton

Dalam Rapat Dengar Pendapat yang diadakan di gedung DPRD Kota Tegal, Pengurus AMUK Tegal menyampaikan dengan tegas, seharusnya pengelola dapat mencontoh Pemprov Jawa Timur yang membebaskan biaya sewa rusun karena pandemi covid- 19, bukan malah mengusir mereka.

Dengan penghasilan yang rendah, menjadikan mereka kesulitan memiliki tempat tinggal sendiri, maka Rusunawa menjadi satu- satunya harapan untuk hunian tempat berlindung dan melindungi anggota keluarganya,

Ia juga menambahkan 20 Dari 47 Penghuni yang kami temui, mereka nebeng dengan saudara, ada yang hanya titip barang-barang dan hidup ikut teman karena istrinya pulang ke rumah orang tuanya, ini yang sangat miris sekali, padahal Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR membangun rusunawa agar Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) mendapatkan hunian yang layak dan tidak menjadikan mereka sebagai Tuna Wisma, secara umum, hakikat penyelenggaraan dan pengadaan Rusunawa oleh Pemerintah Pusat merupakan upaya pemerintah dalam melindungi rakyatnya dari keterlantaran, sesuai yang diamanatkan oleh UUD 1945 beserta amandemennya.

Selanjutnya dalam kesempatan tersebut juga disampaikan Bahwa dengan dalih apapun Pengelola tidak dibenarkan melakukan pengusiran paksa terhadap masyarakat yang belum mampu mandiri dan masih ketergantungan dengan hunian bantuan pemerintah yaitu Rusunawa, apalagi dengan kondisi wabah Pandemi Covid-19 yang masih menghantui kehidupan menjadikan mereka sulit untuk mencari nafkah.

Terkait hal tersebut Dirinya berharap, dan meminta kepada DPRD Kota Tegal yang saat itu hadir Sodik Gagang, Fitriani, Satori, Sutari, Rochmat & Oeyip tersebut untuk dapat melindungi warga yang ada di rusunawa dari keterlantaran, dan yakin bahwa data antrian yang ada di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal atau UPTD

Pengelolaan Rusunawa masih tinggal atau menempati rumah yang layak, dan kamipun meminta agar tidak ada pengusiran lagi, serta meminta agar ada evaluasi terhadap penghuni yang diusir pada tanggal 28 Februari 2021 dan 1 Maret 2021 agar mereka dalam masa pandemi ini dapat kembali tinggal di rusunawa. (Red)

 487 total views,  4 views today

Redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.