Menyikapi perpanjangan PPKM Kota Tegal yang akan berakhir 2 Agustus 2021 serta prosedur vaksinasi, DPC PPP Kota Tegal meminta agar dalam pelaksanaanya terdapat kebijakan kelonggaran untuk warga, khususnya warga tingkat bawah. Hal tersebut disampaikan Ketua Plt DPC PPP Kota Tegal, H Syaeful Hakim, SH selesai agenda rapat di Kantor Sekretariat DPC PPP Kota Tegal, Jumat (30/7).

“Banyak keluhan-keluhan dari masyarakat tingkat bawah yang berprofesi seperti pedagang, buruh, pekerja harian, dan seterusnya, kepada kami,” ungkap Syaeful.

Syaeful mengungkapkan, terjadi keresahan di masyarakat sebagai imbas dari Surat Edaran dari Sekda tanggal 12 Juli 2021 Nomor 130/014, tentang prosedur vaksinasi.

“Masyarakat mau vaksin, tidak ada KTP, tidak bisa divaksin. Mau buat KTP, belum vaksin, tidak bisa buat KTP. Aturan ini membuat masyarakat bingung,” papar Syaeful. Karenanya, pihaknya meminta kepada Pemerintah Kota Tegal agar memberi kebijakan yang mempermudah warga agar tetap bisa menerima vaksin,

baik vaksin tahap 1 maupun tahap 2. “Bagaimanapun, vaksinasi adalah program Pemerintah Pusat. Jadi, jika masyarakat sehat, maka negara ini akan kuat, termasuk wilayah Pemerintah Daerah Kota Tegal,” ujarnya. Terkait penyekatan ruas jalan, Syaeful berharap agar pada pelaksanaannya kedepan ada kebijakan kelonggaran kepada warga,

seperti pedagang, buruh dan pekerja harian agar tetap dapat bekerja mencari penghasilan, sehingga penyekatan jalan tidak terkesan terlalu berlebihan. “Jika masyarakat tenang, enjoy, maka otomatis imun masyarakat Kota Tegal akan meningkat,” pungkasnya.

Sementara itu terkait vaksinasi, Wakil Ketua DPC PPP Kota Tegal, Agil Riyanto Darmowiyoto, SH, mengatakan bahwa tidak diperbolehkan adanya ancaman persyaratan pelayanan kepada warga, sebagaimana arahan Menteri Kesehatan RI, serta arahan dari Badan Kesehatan Dunia, WHO tentang tidak diperbolehkan negara melakukan pemaksaan kepada warga untuk menerima vaksin.

“Jadi saya setuju dengan Ketua DPRD Kota Tegal agar Surat Edaran Sekda Nomor 130/014 tanggal 12 Juli 2021 tersebut agar dicabut karena cacat hukum dan tidak manusiawi,” tegasnya.

Agil menambahkan pihaknya sangat mendukung program vaksinasi, hanya saja dalam pelaksanaannya agar tidak terdapat aturan yang menimbulkan kesulitan dan keresahan di masyarakat penerima vaksin. Sementara itu,

Majelis Syariah DPW PPP Provinsi Jawa Tengah, Drs. Nashir Gunawan menyoroti dampak pandemi bagi dunia pendidikan. Dikatakannya, model pembelajaran saat ini berpotensi melahirkan generasi penerus bangsa yang tidak mapan secara keilmuannya. Disamping itu, kesejahteraan tenaga pendidik sekolah swasta yang semakin memprihatinkan. Ditambahkan Nashir, untuk perayaan hari-hari besar Islam seperti Idul Fitri dan Idul Adha, ditegaskan agar tidak ada lagi pelarangan sholat Id oleh pihak-pihak terkait.

“Toh mereka (jamaah sholat) dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci, dalam rangka bermunajat kepada Allah SWT, diantaranya untuk percepatan penanggulangan Covid-19, ” ujarnya. Sementara itu berdasarkan pantauan dilapangan pada Sabtu (31/7), ruas ruas jalan di dalam Kota Tegal yang sebelumnya dilakukan penyekatan, sudah berjalan normal. Hanya titik-titik ruas jalan perbatasan Kota dan Kabupaten Tegal yang masih dilakukan penyekatan, seperti tampak di Jembatan Sungai Ketiwon arah Texin, Jembatan Sungai Ketiwon arah Mejasem, Pacul, perempatan Langon arah Pengabean, serta pertigaan Tirus arah Barat.( red )

 132 total views,  2 views today

Detak Indonesia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *