SEMARANG – Geliat Pembangunan Zona
Integritas ZI menuju Wilayah Bebas dari
Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani (WBBM) di Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Jawa Tengah semakin terasa.
Hal itu dibuktikan dengan besarnya
animo para pegawai dalam menyimak
paparan Kepala Divisi Administrasi, Novita Ilmaris saat mensosialisasikan Rencana Kerja, Target Prioritas dan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas di Aula Kantor Wilayah, Jum’at (28/02).
Kadiv Administrasi yang juga menjabat
sebagai Ketua Tim Kerja Pembangunan
ZI Kantor Wilayah ini menjelaskan bahwa agar Pembangunan ZI berjalan dengan optimal, maka perlu acuan yang jelas dan tersosialisasi dengan baik.
“Kita perlu rel dalam Pembangunan ZI. Perlu acuan dan pedoman yang jelas untuk merealisasikannya.
Rencana Kerja, Rencana Prioritas dan Rencana aksi yang telah disusun oleh masing-masing Pokja merupakan garis haluan yang wajib untuk kita laksanakan,” jelasnya didampingi Kepala Divisi Pemasyarakatan,
Marasidin Siregar. “Ini juga yang akan menjadi parameter tingkat keberhasilan kita dalam pelaksanaan Pembangunan
ZI. Ini alat ukur kita mengevaluasi diri
sendiri terhadap tingkat keberhasilan
Pembangunan ZI, selain survei yang akan dilakukan oleh Tim Penilai internal dan Eksternal.
Lebih spesifik, pemilik gelar Sarjana
Komputer ini merinci satu persatu
langkah-langkah pengimplementasian
rencana kerja melalui rencana aksi.
Kesempatan ini juga dimanfaatkan
oleh Novita untuk mensosialisasikan
Permenkumham Nomor 23 tahun 2015
tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman
Disiplin dan Sanksi Administrasi bagi
Pegawai di Lingkungan Kementerian
Hukum dan HAM.
Serta Permenkumham Nomor 20 tahun
2017 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian Hukum dan HAM. (Red//sumber : Humas Kanwil Kemenkumham Jateng)
1,335 total views, 2 views today
